Sidoarjo - Anggota Komisi VII DPR RI, Beniyanto, menegaskan pentingnya perlindungan pemerintah terhadap industri lokal dari gempuran produk impor murah, khususnya dari China. Hal itu disampaikannya di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi VII ke Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (14/4/2025).
Anggota Komisi VII dari Fraksi Golkar, Beniyanto, saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VII ke Sidoarjo, Jawa Timur,
"Tujuan kita dalam reses ini adalah menyerap aspirasi pelaku usaha, khususnya IKM alas kaki. Saat ini, Indonesia sedang diserang oleh produk impor murah, terutama dari China. Pemerintah harus bisa melihat dampaknya terhadap industri lokal dan mengambil langkah strategis agar produk kita bisa bersaing," ujar Beniyanto kepada Parlementaria.
Ia juga menyoroti maraknya impor alas kaki ilegal yang semakin menekan pelaku IKM di dalam negeri. Menurutnya, dibutuhkan pengawasan ketat dan kebijakan yang tegas untuk melindungi pasar dalam negeri.
Selain itu, persoalan bahan baku juga menjadi perhatian. Beniyanto mendorong pemerintah untuk menjaga ketersediaan bahan baku lokal seperti kulit dan bahan pendukung alas kaki lainnya, agar industri tidak bergantung pada impor. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas SDM melalui program pelatihan dan sertifikasi khusus di bidang alas kaki dan sepatu.
"Peningkatan SDM sangat penting. Kita mendorong adanya pelatihan dan sertifikasi agar pelaku usaha kita lebih siap dan berkualitas," kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Dalam pertemuan tersebut, pelaku IKM juga mengeluhkan sulitnya akses terhadap pembiayaan usaha. Beniyanto mendorong agar pemerintah memberikan kemudahan akses kredit dengan bunga rendah serta membuka peluang hibah untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing produk lokal.
"Pemerintah harus hadir dalam bentuk dukungan modal usaha, kredit berbunga rendah, dan hibah. Itu penting agar industri kecil bisa bertahan dan bersaing," tambahnya.
Politisi Dapil Sulteng itu juga menekankan bahwa dukungan pemerintah terhadap industri alas kaki sangat penting untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), mengingat industri ini memiliki potensi pasar yang besar di Indonesia maupun Asia.
"Kita harus cegah PHK. Pemerintah bisa mendukung melalui modal usaha kecil, membangun rantai pasok industri besar, serta melakukan pendampingan dan pelatihan berkelanjutan bagi pelaku usaha," pungkas Beniyanto.
Kunjungan ini diharapkan dapat memperkuat peran Komisi VII DPR RI dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada pelaku industri kecil dan menengah, khususnya sektor alas kaki, demi menjaga keberlangsungan dan daya saing industri lokal.
0 Komentar