GEDUNGSATE,-- Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan rapat kerja bahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jabar Tahun Anggaran (TA) 2024, khususnya capaian kerja pemerintah di bidang kesejahteraan sosial bersama mitra kerja.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Yomanius Untung yang memimpin rapat kerja tersebut mengatakan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat mengalami peningkatan. Namun demikian, IPM di beberapa kabupaten atau kota di Jawa Barat mengalami stagnasi. Oleh sebab itu perlu ada perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi Jabar.
“Ini yang menjadi perhatian, IPM di beberapa kabupaten atau kota stagnan tidak ada kenaikan yang signifikan. Kemiskinan, pengangguran, angka harapan hidup dan beberapa indikator lain agar terjadi penguatan kinerja dari pemerintah,” kata Yomanius Untung, Kota Bandung, Selasa (8/4/2025).
Untung menambahkan, IPM di Jawa Barat harus selalu diawasi dan diperhatikan agar indikator yang menjadi catatan dapat ditingkatkan sehingga kesenjangan antar daerah tidak semakin melebar.
Selain masalah IPM, Komisi V DPRD Jawa Barat pun menyoroti permasalahan Program Keluarga Harapan atau PKH. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD Jawa Barat Fetty Anggraenidini. Pihaknya mengkritik terkait pembagian PKH yang seringkali tidak tepat sasaran. Kemudian, terjadi pula pemberian program PKH seketika dicabut dikarenakan anggota keluarga lainnya telah bekerja hingga masyarakat yang kurang memahami mengenai program PKH.
“Program PKH seringkali salah sasaran, balita, ibu hamil, penyandang disabilitas terkadang tidak mengetahui mengenai program PKH, perlu adanya sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat oleh pemerintah kabupaten dan kota setempat,” pinta Fetty Anggraenidini.
0 Komentar